A. SEJARAH SINGKAT SMAN 1 DURI

Pada awal tahun dua ribu muncul arus perubahan paradigmatik, orientasi dan kebijakan pendidikan yang amat mendasar, yang kemudian melahirkan kebijakan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) dengan pendekatan pendidikan berbasis luas (broad based education).



Secara teoritik perubahan paradigma, orientasi dan perspektif pendidikan kecakapan hidup ini bukanlah kebijakan yang dilandasi oleh pragmatisme sesaat, akan tetapi lebih merupakan upaya reinventing school – penemuan kembali jati diri sekolah yang mesti dilakukan di dunia pendidikan.



Oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002 mulai mengimplementasikan pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan baik di dalam dan luar sekolah, termasuk di SMA.



Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di SMA mengacu pada dua dimensi, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill) dan kecakapan hidup spesifik (specific life skill).



Dimensi generik meliputi kesadaran diri, kecakapan berpikir dan bernalar, serta kecakapan bekerja sama. Semua kecakapan ini dapat dikembangkan pada berbagai mata pelajaran.



Sedangkan dimensi spesifik, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan konten akademik mata pelajaran tertentu, misalnya fisika, biologi, geografi dan lain-lain.



Sedangkan kecakapan vokasional terkait dengan kejuruan tertentu, seperti tata boga, tata busana, grafika dan lain-lain. Untuk pelaksanaan program ini Direktorat Pembinaan SMA (Dikmanum, waktu itu) melalui Bagian Proyek BBE Life Skill selama tiga tahun (2002-2004) telah membantu sejumlah sekolah dengan dana block grant.





B. LANDASAN



1. UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.



2. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.



3. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah



5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah



6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



7. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.



8. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.



9. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan

23 tahun 2006



10. Permendiknas Nomor 6 thn 2007 tentang perubahan permen nomor

24 tahun 2004



11. Permendiknas nomor 12,13,16,18,tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.



12. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan



13. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana



14. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan



15. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses



16. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan